Author: admin

LABUAN BAJO – Polri terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan logistik dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disiapkan untuk segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Proses pengemasan bantuan berlangsung pada Senin (17/8/2026) sejak pukul 14.00 Wita di Gudang Bulog Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Proses packing dikoordinasikan oleh Pengelola PB/J Polri Madya TK III selaku Ketua LO Polda NTT Kombes Pol. Edwar Jacky Tofani Umbu Kaledi, S.I.K., M.M., bersama Kasubaghapus Baginvent Ropal Kompol Yogi Maulana, S.I.

Personel Polwan Polres Manggarai Barat turut membantu proses pengemasan bantuan di bawah pimpinan Kabag Ren Polres Manggarai Barat AKP Ratna Yuda Topang.

Setelah proses pengemasan selesai, seluruh bantuan dipindahkan menuju Dermaga Pelni Marina Labuan Bajo menggunakan dua unit dump truck dan satu unit kendaraan Dalmas roda enam. Selanjutnya, bantuan dimuat ke dua kapal Polairud, yakni KM BIMA-7014 milik Polairud Mabes Polri dan KP Pulau Padar XXII-3018 milik Polairud Polda NTT.

Pendistribusian bantuan direncanakan diberangkatkan pada Selasa (18/8/2026) dari Dermaga Pelni Marina Labuan Bajo menuju Dermaga Reo, Kabupaten Manggarai. Dermaga Reo dipilih karena dinilai menjadi akses yang relatif aman untuk memasuki wilayah terdampak pascagempa.

Adapun bantuan yang disiapkan meliputi 3.500 kantong beras Bulog dengan kapasitas 5 liter atau sekitar 17.500 kilogram, minyak goreng sebanyak sekitar 3.500 liter, 3.500 paket sembako, serta 500 buah mainan anak.

Setiap paket sembako berisi lima bungkus mi instan, satu botol kecap, satu kotak teh, satu kilogram gula pasir, dan satu kotak biskuit. Bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak mulai dari Kabupaten Manggarai hingga Kabupaten Sikka, dengan jumlah distribusi disesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.

Selain bantuan dari Kapolri, turut dimuat bantuan peralatan dapur dari Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, S.I.K., berupa 10 lusin sendok makan, 10 panci, 10 wajan atau kuali, serta 10 centong sayur atau ikan.

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Irjen Pol. Raden Firdaus Kurniawan Ferry, S.I.K., M.H., turut melakukan monitoring proses pemuatan bantuan ke kedua kapal tersebut pada Senin (17/8/2026) sekitar pukul 17.10 Wita.

Kakorpolairud Irjen Pol. Raden Firdaus Kurniawan Ferry mengatakan, Polri memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores dapat segera didistribusikan.

«“Polri memastikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores dapat segera didistribusikan. Kami terus melakukan monitoring dan memastikan seluruh bantuan yang telah dikumpulkan dan dimuat ke kapal dalam kondisi siap untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.”»

Menurutnya, pendistribusian bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi tanggap darurat bencana.

«“Pendistribusian ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Bantuan akan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak, sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran.”»

Kakorpolairud menambahkan, Polri juga terus berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan aman dan lancar.

«“Kami juga terus berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, lancar, dan efektif. Apabila masih terdapat tambahan bantuan, tentunya akan kami data dan distribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.”»

Polri memastikan seluruh bantuan yang telah dimuat ke KM BIMA-7014 dan KP Pulau Padar XXII-3018 akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat terdampak gempa di daratan Pulau Flores.

Pendistribusian bantuan juga akan terus menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, mulai dari Kabupaten Manggarai hingga Kabupaten Sikka.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Polri untuk hadir secara langsung dalam penanganan bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta memastikan bantuan dapat diterima secara tepat sasaran oleh warga yang membutuhkan.

JAKARTA — Tim Patroli Gabungan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan dugaan aksi tawuran di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (19/8/2026) dini hari.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan empat pemuda, tiga bilah senjata tajam, dan dua unit sepeda motor. Seluruhnya kemudian diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Peristiwa bermula ketika tim melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sejak Selasa (18/8) malam. Sekitar pukul 03.51 WIB, petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran.

Tim segera mendatangi lokasi untuk mencegah terjadinya bentrokan. Sejumlah pemuda berupaya melarikan diri saat melihat kedatangan petugas, namun empat orang berhasil diamankan beserta barang-barang yang ditemukan di lokasi.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol Henik Maryanto mengatakan patroli pada waktu dan lokasi rawan terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan terhadap tawuran serta gangguan keamanan lainnya.

“Kehadiran personel di lapangan merupakan upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya aksi yang dapat merugikan dan membahayakan warga,” ujar Kombes Pol Henik.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengapresiasi kepedulian masyarakat yang segera menyampaikan informasi kepada petugas. Menurutnya, keterlibatan warga sangat penting dalam mencegah gangguan keamanan sejak dini.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang cepat memberikan informasi sehingga petugas dapat segera melakukan pencegahan. Kami mengajak para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, khususnya pada malam hingga dini hari, agar tidak terlibat tawuran maupun perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain,” kata Kombes Pol Budi.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat segera melapor apabila mengetahui adanya potensi tawuran atau gangguan keamanan melalui kantor kepolisian terdekat maupun layanan Call Center Polri 110.

Tangerang – Personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran di kawasan Pergudangan Sentra Kosambi, Kabupaten Tangerang, Minggu (9/8/2026). Tim SAR Brimob turut mengoperasikan satu unit Armored Water Cannon (AWC) guna mendukung proses pemadaman.

Setibanya di lokasi, personel Brimob bersama anggota Polsek Teluknaga langsung mengamankan perimeter dan membantu petugas pemadam kebakaran. Api dilaporkan berdampak pada sejumlah bangunan, antara lain gudang toko daring, gudang suku cadang kendaraan bermotor, dan gudang plastik.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan pengerahan personel merupakan bentuk respons cepat kepolisian dalam membantu penanganan keadaan darurat sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

“Kami memastikan personel di lapangan bergerak cepat membantu proses penanganan, mengamankan lokasi, serta mencegah situasi berkembang dan membahayakan masyarakat,” ujar Kombes Henik.

Sekitar pukul 18.00 WIB, api berhasil dipadamkan. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh di lokasi, kebakaran diduga dipicu gangguan arus listrik. Namun, penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Brimob Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat dan pengelola gudang memastikan instalasi serta peralatan listrik dalam kondisi aman untuk mencegah kebakaran. Apabila mengetahui adanya keadaan darurat atau gangguan keamanan, masyarakat dapat segera menghubungi layanan Kepolisian 110 agar cepat ditindaklanjuti.

Jayapura – Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., bersama para Pejabat Utama Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan kegiatan asistensi dan peninjauan Pos Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz-2026 di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Senin (3/8/2026).

Kegiatan tersebut diawali dengan peninjauan ke Pos Satgas Tindak, Pos Satgas Gakkum, serta Polsek Sinak. Dalam kesempatan tersebut, Kaops berdialog langsung dengan personel guna memastikan kesiapan operasional, mengevaluasi kondisi fasilitas pendukung, serta memastikan kebutuhan logistik dan perlengkapan personel terpenuhi dengan baik.

Kaops juga memberikan motivasi kepada seluruh anggota agar tetap menjaga semangat pengabdian, meningkatkan disiplin, memperkuat soliditas, serta melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tugas yang kita emban merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. Laksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, tetap profesional, jaga soliditas, serta hadir memberikan rasa aman melalui pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” kata Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H.

Selain kegiatan asistensi, personel Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz-2026 turut melaksanakan kegiatan humanis bersama masyarakat Distrik Sinak. Personel membagikan makanan kepada anak-anak, berinteraksi dengan warga, serta membeli hasil bumi yang dijual oleh mama-mama Papua sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Suasana hangat dan penuh keakraban tampak selama kegiatan berlangsung. Kehadiran personel disambut positif oleh masyarakat yang menilai pendekatan tersebut mampu mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga.

Salah seorang mama Papua yang berjualan di sekitar lokasi menyampaikan apresiasinya atas kepedulian personel.

“Kami senang bapak-bapak polisi datang, membeli hasil kebun kami, dan menyapa masyarakat dengan baik. Semoga keadaan tetap aman supaya kami bisa terus bekerja dan mencari nafkah dengan tenang,” ungkapnya.

Menutup kegiatan, Kaops menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Operasi Damai Cartenz tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan seluruh personel dalam membangun komunikasi yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Keberhasilan tugas bukan hanya tercermin dari terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat kepada Polri. Karena itu, teruslah hadir dengan sikap yang profesional, proporsional, dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Kaops Damai Cartenz-2026.

Melalui kegiatan asistensi, pengecekan kesiapan personel, evaluasi dukungan logistik, serta pelaksanaan kegiatan sosial bersama masyarakat, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kemitraan yang harmonis dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Tanah Papua.

Palangka Raya, 6 Agustus 2026 – Polri terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya yang telah dibentuk pada 10 Maret 2026. Memasuki fase operasionalisasi, pusat studi tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri yang terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si., bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha, serta jajaran Universitas Palangka Raya yang dihadiri Prof. Bayu Rama selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Ir. Herry, M.P. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. Fransisco, S.H., LL.M. selaku Ketua Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya, dan Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum.

Forum tersebut menandai tahapan baru pengembangan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya. Fokus pembahasan bergeser dari pembentukan kelembagaan menuju implementasi program melalui penyusunan roadmap riset, pengembangan Police Science, penguatan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing. Agenda riset juga diarahkan pada isu-isu strategis seperti transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan strategi Polri dalam membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.

“Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, tantangan kepolisian berkembang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan analisis, dan mengembangkan inovasi.

“Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan,” tegas Wakapolri.

Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus diperluas Polri. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri.

Jejaring tersebut dibangun sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap Pusat Studi Kepolisian didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah, kemudian saling berbagi hasil riset, inovasi, dan praktik terbaik agar dapat diterapkan secara lebih luas dalam mendukung tugas kepolisian.

Bagi Polri, penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian bukan sekadar memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik kepolisian. Melalui jejaring ini, Polri ingin memastikan setiap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang menjawab tantangan nyata di lapangan.

Pusat Studi Kepolisian juga menjadi instrumen pengembangan Police Science yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan personel Polri dalam satu ruang kolaborasi. Dari ruang inilah diharapkan lahir gagasan baru untuk memperkuat transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia Polri.

Melalui penguatan jejaring yang kini telah mencakup 79 Nota Kesepahaman (MoU), 38 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 54 Pusat Studi Kepolisian, Polri menegaskan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Tujuannya adalah menghadirkan personel Polri yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghasilkan solusi, dan mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada masyarakat

DEPOK – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., bersama Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Korps Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, Kamis (6/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat soliditas dan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus mendukung berbagai agenda strategis nasional.

Rombongan disambut langsung oleh Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat didampingi Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat PPJ, S.I.K., serta Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol. Mulyadi, S.I.K., M.H. Turut mendampingi Kapolda dan Pangdam, Asrendam Jaya Brigjen TNI Chandra Ariyadi P., S.I.P., M.Tr.(Han), Asintel Kasdam Jaya Brigjen TNI Sri Marantika Beruh, S.Sos., M.I.Pol., Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., serta Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban dengan membahas penguatan sinergi antarsatuan, peningkatan koordinasi, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika kamtibmas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Mengawali pertemuan, Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat menegaskan kesiapan Korps Brimob Polri untuk terus mendukung Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dalam menjaga keamanan ibu kota melalui kolaborasi yang erat dan kesiapsiagaan personel.

“Korps Brimob Polri siap bersinergi dan mendukung setiap langkah Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya dalam menjaga keamanan Jakarta. Dengan kemampuan dan kesiapan yang kami miliki, Korps Brimob siap dilibatkan kapan pun dibutuhkan demi menjaga stabilitas keamanan serta memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat,” kata Komjen Pol. Ramdani Hidayat.

Selanjutnya, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan Jakarta membutuhkan sinergi yang terbangun secara utuh di seluruh tingkatan organisasi, sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas dapat berjalan selaras di lapangan.

“Jakarta memiliki arti yang sangat strategis bagi bangsa dan negara. Karena itu, sinergitas TNI dan Polri harus terbangun kuat, mulai dari tingkat pimpinan hingga seluruh personel di lapangan. Soliditas dari atas sampai bawah menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan seluruh aktivitas masyarakat dan agenda nasional dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Letjen TNI Deddy Suryadi.

Menutup rangkaian pertemuan, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa soliditas TNI-Polri tidak hanya menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

“TNI dan Polri merupakan kekuatan sekaligus pilar utama kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, soliditas, komunikasi, dan koordinasi harus terus kita pelihara agar negara senantiasa hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga stabilitas nasional,” tegas Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

Kunjungan tersebut semakin memperkuat komitmen Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Korps Brimob Polri untuk terus meningkatkan koordinasi, interoperabilitas, dan soliditas antarsatuan. Dengan sinergi yang semakin kokoh, TNI dan Polri siap menjaga Jakarta tetap aman, kondusif, serta mendukung kelancaran berbagai agenda strategis nasional.

TNI PRIMA
POLRI PRESISI
JAGA JAKARTA UNTUK INDONESIA

Pasca penetapan Febrie Adriansyah menjadi tersangka oleh penyidik Polri, berhembus kencang isu untuk melakukan penggantian Kapolri. Memperkuat isu tersebut muncul isu tambahan, calon pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun sudah sempat dipanggil untuk menghadap salah satu pejabat penting dan berpengaruh di Republik ini, namanya isu tentu kebenarannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun bisa juga mengandung kebenaran.

Menanggapi isu itu Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta menyatakan bahwa jika isu itu menjadi kenyataan. dan terjadi penggantian Kapolri , maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi Presiden.

Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden, ini merupakan sikap Anomali, negara hukum apa ini , sementara Presiden Prabowo sendiri dari sebelum manjabat Presiden saat kampanye dulu sampai sudah terpilih menjabat Presiden dengan selalu lantang dan tegas menyatakan Bapak Presiden Prabowo akan melawan dan memberantas korupsi, korupsi itu musuh rakyat oleh karena itu bila perlu akan mengejar para koruptor koruptor itu sampai ke antartika. Bahkan siap mati untuk membela kepentingan rakyat. Demikian semangat dan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas Korupsi.

Prof Juanda, merasa aneh dan tidak percaya jika Presiden melakukan penggantian Kapolri di saat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya tegak lurus melaksanakan arahan Presiden dalam pemberantasan korupsi, apalagi kasus dugaan korupsi ini sangat besar nilainya dan tersangkanya adalah eks pejabat tinggi penegak hukum yang sangat strategis. Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk.membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum.

Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama sama Kapolri dan Penegak hukum lainnya untuk melawan Korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas. jelas Prof Juanda Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengakhiri.

Pasca penetapan Febrie Adriansyah menjadi tersangka oleh penyidik Polri, berhembus kencang isu untuk melakukan penggantian Kapolri. Memperkuat isu tersebut muncul isu tambahan, calon pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun sudah sempat dipanggil untuk menghadap salah satu pejabat penting dan berpengaruh di Republik ini, namanya isu tentu kebenarannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun bisa juga mengandung kebenaran.

Menanggapi isu itu Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta menyatakan bahwa jika isu itu menjadi kenyataan. dan terjadi penggantian Kapolri , maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi Absolut Presiden.

Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden, ini merupakan sikap Anomali, negara hukum apa ini , sementara Presiden Prabowo sendiri dari sebelum manjabat Presiden saat kampanye dulu sampai sudah terpilih menjabat Presiden dengan selalu lantang dan tegas menyatakan Bapak Presiden Prabowo akan melawan dan memberantas korupsi, korupsi itu musuh rakyat oleh karena itu bila perlu akan mengejar para koruptor koruptor itu sampai ke antartika. Bahkan siap mati untuk membela kepentingan rakyat. Demikian semangat dan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas Korupsi.

Prof Juanda, merasa aneh dan tidak percaya jika Presiden melakukan penggantian Kapolri di saat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya tegak lurus melaksanakan arahan Presiden dalam pemberantasan korupsi, apalagi kasus dugaan korupsi ini sangat besar nilainya dan tersangkanya adalah eks pejabat tinggi penegak hukum yang sangat strategis. Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk.membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum.

Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama sama Kapolri dan Penegak hukum lainnya untuk melawan Korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas. jelas Prof Juanda Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengakhiri.

vJakarta, 3 Agustus 2026 – Hingga Senin (3/8) malam, personel SAR Brimob Polda Sumatera Barat masih terus bekerja di lapangan mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Kota Padang. Sejak pukul 15.00 WIB, Polri mengerahkan 71 personel SAR Brimob yang terbagi dalam lima tim ke sejumlah titik terdampak untuk melakukan penyelamatan masyarakat, sementara proses pendataan korban dan pengungsi dilakukan secara paralel dengan operasi evakuasi.

Operasi kemanusiaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Kontinjensi Aman Nusa II Tahun 2026. Sebanyak lima tim SAR Brimob diterjunkan ke sejumlah lokasi terdampak, yaitu Kuranji (Kampung Lapau Munggu Guo), Air Pacah, Tunggul Hitam, serta Perumahan Villa Bukit Gading III Sungai Sapih.

Personel yang dikerahkan terdiri atas:

• Tim 1 sebanyak 10 personel dipimpin Aipda Masrizal, bertugas di Kuranji, Kampung Lapau Munggu Guo.
• Tim 2 sebanyak 13 personel dipimpin Iptu Ferry Siahaan, bertugas di Air Pacah.
• Tim 3 sebanyak 18 personel dipimpin Iptu M. Yusuf, S.H., bertugas di Tunggul Hitam.
• Tim 4 (Den Gegana) sebanyak 15 personel dipimpin Ipda Hendra Eka Putra, bertugas di Perumahan Villa Bukit Gading III, Sungai Sapih.
• Tim 5 sebanyak 15 personel dipimpin Ipda Andi Susandi, bertugas di Air Pacah.

Dalam operasi ini, Brimob Polda Sumbar mengerahkan berbagai perlengkapan SAR, antara lain lima unit perahu karet, mesin tempel, life jacket, helm SAR, tali karmantel, pelampung, alat komunikasi HT, genset, kendaraan operasional, serta perlengkapan penyelamatan lainnya untuk mempercepat proses evakuasi di wilayah yang masih tergenang banjir.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap operasi kemanusiaan yang dilakukan Polri.

“Saat ini fokus utama kami adalah menyelamatkan masyarakat. Personel Polri bersama tim gabungan terus melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Untuk jumlah korban masih dalam proses pendataan karena situasi di lapangan terus berkembang,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menjelaskan bahwa proses pendataan korban dan pengungsi dilakukan secara bersamaan dengan operasi penyelamatan agar bantuan dapat segera diberikan secara tepat sasaran.

“Kami sedang mendata jumlah korban serta warga yang mengungsi. Namun, upaya yang paling penting saat ini adalah segera mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir ke tempat yang aman. Pendataan pengungsi dilakukan secara paralel dengan proses penyelamatan sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi,” jelasnya.

Menurut Brigjen Pol. Trunoyudo, penanganan bencana dilakukan melalui sinergi seluruh unsur agar proses evakuasi berjalan cepat dan efektif.

“Anggota kami hingga saat ini masih terus bekerja di lapangan untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir. Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kami bekerja sama dengan BPBD, Basarnas, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dan masyarakat agar proses evakuasi, pendataan pengungsi, dan penyaluran bantuan dapat berjalan secara optimal hingga situasi kembali aman,” tegasnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melaporkan apabila terdapat warga yang membutuhkan pertolongan. Hingga berita ini diterbitkan, personel SAR Brimob Polda Sumatera Barat masih melaksanakan evakuasi dan bersiaga di lokasi-lokasi terdampak banjir sebagai bagian dari komitmen Polri untuk hadir melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam situasi darurat.