Author: admin

JAKARTA, 13 APRIL 2026 – Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap industri rumahan (clandestine laboratory) narkotika golongan I jenis Zenith berskala besar di wilayah Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam melindungi generasi muda dari ancaman zat adiktif yang merusak saraf pusat.

Operasi ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya peredaran obat berbahaya di wilayah Jakarta Barat. Melalui serangkaian penyelidikan dan pembuntutan, petugas mula-mula mengamankan seorang pria berinisial P di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan barang bukti 120.000 butir Zenith. Berdasarkan keterangan awal, P diduga bertugas sebagai kurir di bawah kendali tersangka utama berinisial D yang mengoperasikan pabrik dari luar kota.

Tim gabungan kemudian bergerak cepat menuju Semarang untuk melakukan pengejaran. Pada Kamis (09/04), petugas berhasil meringkus tersangka D di kediamannya serta menemukan sebuah gudang yang disulap menjadi laboratorium produksi narkotika. Di lokasi tersebut, polisi menyita 186.000 butir tablet Zenith siap edar serta 1,83 ton bahan baku prekursor yang siap dicetak menjadi jutaan butir obat terlarang.

Kabidhumas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa fokus utama dalam pengungkapan ini bukanlah nilai materiil, melainkan dampak keselamatan publik. “Keberhasilan menggagalkan peredaran lebih dari 4,3 juta butir Zenith ini secara langsung telah menyelamatkan sedikitnya 4,3 juta jiwa anak bangsa dari risiko kerusakan saraf permanen hingga kematian,” tegasnya dalam keterangan resmi di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/04).

Selain barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan mesin cetak otomatis dan mesin pengolah bahan yang digunakan untuk produksi massal. Polisi memastikan bahwa jaringan ini menyasar kelompok remaja dan pekerja sebagai target pasar utama, yang merupakan pilar masa depan bangsa. Keberadaan pabrik ini dinilai sangat berbahaya karena memiliki kapasitas produksi yang sangat besar dan terorganisir.

Para tersangka saat ini telah diamankan dan dijerat dengan Pasal 610 ayat (2) dan Pasal 609 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana maksimal. Penyidik masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna memburu sejumlah orang yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk memastikan sindikat ini dibongkar hingga ke akarnya.

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tetap proaktif dalam melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. “Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat ketahanan keluarga dan lingkungan terhadap bahaya narkoba. Kerja sama antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan ruang publik yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika,” tutupnya.

Jakarta – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 resmi digelar hari ini, Selasa (14/4), di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat peran fungsi kehumasan Polri dalam menghadapi dinamika informasi publik di era digital yang semakin kompleks.

Rakernis Humas Polri 2026 mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Program Asta Cita Presiden RI Tahun 2026.”

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Humas Polri baik secara luring maupun daring, mulai dari tingkat Mabes hingga kewilayahan.

Dalam rangka memperkuat kapasitas kehumasan, Rakernis Humas Polri 2026 juga melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan mulai dari pembekalan materi oleh narasumber internal dan eksternal, hingga diskusi panel yang membahas isu strategis komunikasi publik.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan pentingnya peran strategis Humas dalam menjaga stabilitas informasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

“Di era digital dan kecerdasan buatan, kecepatan informasi harus diimbangi dengan kebenaran. Humas Polri harus menjadi yang terdepan dalam memastikan publik tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga menerima informasi yang benar,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Ia juga menegaskan bahwa Humas Polri memiliki peran penting sebagai ujung tombak komunikasi publik yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra positif institusi secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan ke depan semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya potensi disinformasi di ruang digital.

Rakernis ini juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kinerja, penyamaan persepsi, serta merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, profesional, dan berbasis data. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas personel Humas Polri dalam pengelolaan media, baik konvensional maupun digital.

Melalui Rakernis Humas Polri 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar jajaran Humas serta optimalisasi manajemen media dalam membentuk opini publik yang konstruktif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Jakarta – Polri menegaskan komitmen pelaksanaan rekrutmen Taruna-Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026 dengan mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta memastikan seleksi hanya melalui satu jalur reguler. Penegasan ini disampaikan dalam Press Release Penerimaan Taruna/i Akpol TA 2026 di Mabes Polri, Senin (6/4).

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol. Anwar menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara konsisten berlandaskan prinsip BETAH yang telah diatur dalam regulasi dan keputusan penyelenggaraan rekrutmen Polri.

“Seleksi penerimaan Taruna-Taruni Akpol 2026 menggunakan prinsip BETAH. Artinya proses dilakukan objektif, jujur, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, transparansi menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen Polri.
“Setiap tahapan seleksi terbuka dan diawasi internal maupun eksternal. Kami ingin memastikan seluruh proses dapat dilihat, diawasi, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan kembali bahwa rekrutmen Taruna Akpol tahun ini hanya menggunakan satu jalur tanpa adanya kuota khusus maupun jalur tambahan.
“Penerimaan Taruna-Taruni Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler. Tidak ada jalur khusus atau titipan. Siapa yang memiliki nilai terbaik sesuai hasil seleksi, itulah yang akan lulus,” tegasnya.

Hingga saat ini, data sementara menunjukkan animo masyarakat yang tinggi terhadap rekrutmen Taruna Akpol. Tercatat 7.988 orang mendaftar, dengan 5.432 peserta telah terverifikasi dan 2.556 masih dalam proses verifikasi.

Menurutnya, rekrutmen ini merupakan investasi strategis Polri dalam menyiapkan pimpinan masa depan.
“Taruna Akpol dipersiapkan menjadi calon pemimpin Polri ke depan yang adaptif, komunikatif, inovatif, serta mampu menjawab tantangan tugas di masa mendatang,” jelasnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menambahkan bahwa penguatan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses seleksi.
“Kanal pengaduan melalui hotline dan QR Code akan terus disosialisasikan agar masyarakat mudah mengakses dan berperan aktif dalam pengawasan,” ungkapnya.

Kadiv Humas Polri juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga proses rekrutmen tetap bersih dan transparan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip BETAH,” tambahnya.

Polri berharap seluruh rangkaian seleksi Taruna-Taruni Akpol 2026 berjalan lancar, transparan, dan mampu menghasilkan calon perwira terbaik sebagai investasi SDM jangka panjang bagi institusi.

Sinak – Personel Satgas Tindak dan Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan patroli taktis di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, Kamis (09/04/2026) sore, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar.

Kegiatan yang dipusatkan di Pos Tagalame TNI/Rajawali 2 142 tersebut dilakukan dengan menyusuri medan yang menantang, mulai dari aliran sungai berbatu hingga lereng curam. Kondisi geografis yang cukup berat tidak menyurutkan langkah personel dalam menjangkau wilayah-wilayah yang dinilai rawan.

Di lapangan, personel terlihat saling membantu saat menyeberangi sungai dengan arus deras serta bergerak hati-hati di jalur berbatu. Kekompakan dan kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan patroli berjalan aman dan efektif.

Selain fokus pada pengamanan dan penegakan hukum, personel juga mengedepankan pendekatan komunikatif dengan masyarakat. Dalam patroli tersebut, anggota berdialog langsung dengan warga untuk menyampaikan imbauan kamtibmas.

Kehadiran aparat di tengah aktivitas warga mendapat respons positif. Masyarakat menyambut baik patroli yang dilakukan, terutama karena komunikasi berjalan terbuka dan memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa patroli tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Patroli ini kami laksanakan sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan rasa aman serta memastikan situasi tetap kondusif di wilayah operasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antar personel di lapangan terus diperkuat guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

“Pelaksanaan patroli ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan setiap langkah penegakan hukum berjalan secara profesional dan terukur,” katanya.

Melalui patroli rutin yang dilaksanakan dengan pendekatan persuasif dan adaptif terhadap kondisi wilayah, situasi keamanan di Distrik Sinak diharapkan tetap terjaga serta semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran aparat di lapangan.

Polsek Bojongsari terus mengintensifkan kegiatan pembinaan Pos Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sebagai upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah hukum Bojongsari, Depok.

Kapolsek Bojongsari melaksanakan kunjungan langsung ke Pos Satkamling RT 01/03, Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari. Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek didampingi oleh Kanit Binmas Polsek Bojongsari AKP Ade A. Sudrajat, SH, MH serta Bhabinkamtibmas Kelurahan Duren Seribu Aipda Dani Winardi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RT 01/03 Duren Seribu Bapak Madi Wijaya, Koordinator Pos Satkamling Bapak Andis, serta Bendahara Pos Satkamling Bapak Robin.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Bojongsari melaksanakan pembinaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Satkamling. Selain itu, dilakukan pengecekan kelengkapan sarana dan prasarana Pos Satkamling, termasuk buku tamu yang berfungsi sebagai sarana kontrol dan pengawasan terhadap setiap tamu yang datang, khususnya pada malam hari.

Kapolsek juga menghimbau kepada warga agar selalu bersinergi dengan pihak kepolisian, khususnya Polsepp di tengah masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman serta memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 tercatat sangat tinggi. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 85,3 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelaksanaan mudik tahun ini.

Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan di kalangan pemudik bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 85,3 persen. Angka ini mencerminkan penilaian positif masyarakat terhadap berbagai aspek penyelenggaraan mudik, mulai dari kelancaran hingga faktor keselamatan.

Selain itu, sebanyak 79,8 persen responden menyatakan setuju bahwa angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik mengalami penurunan, baik untuk kategori ringan maupun fatal. Hal ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem keselamatan selama arus mudik berlangsung.

Pengamat sosial dan akademisi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai bahwa penurunan angka kecelakaan tersebut merupakan hasil dari bekerjanya ekosistem keselamatan yang terkoordinasi dengan baik.

“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas merupakan hasil dari bekerjanya ekosistem keselamatan yang terkoordinasi. Ini tidak hanya bergantung pada satu atau dua aktor, tetapi merupakan desain sistem yang saling mendukung,” ujar Devie.

Ia menjelaskan, terdapat beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut. Pertama, kebijakan dan infrastruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Polri, Kementerian Perhubungan, serta institusi terkait lainnya. Upaya seperti rekayasa lalu lintas, penguatan pengawasan berbasis teknologi seperti ETLE, hingga perbaikan sistem transportasi menjadi bagian penting dalam menciptakan perjalanan yang lebih aman.

Faktor kedua adalah kehadiran negara secara langsung di lapangan melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Kehadiran petugas di berbagai titik strategis, termasuk pos-pos pengamanan di sepanjang jalur mudik, dinilai mampu meningkatkan rasa aman sekaligus kewaspadaan masyarakat.

“Ketika masyarakat melihat kehadiran petugas secara nyata di lapangan, itu meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan, menurunkan potensi pelanggaran, dan yang paling penting memberikan rasa aman bahwa negara hadir,” jelasnya.

Sementara itu, faktor ketiga adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Menurut Devie, kesadaran kolektif ini menjadi elemen penting yang melengkapi kebijakan dan kehadiran negara.

Ia juga menilai positif pemanfaatan teknologi oleh Polri dalam menyediakan informasi secara real time kepada masyarakat selama periode mudik. Informasi tersebut membantu masyarakat dalam mengambil keputusan perjalanan yang lebih aman dan efisien.

“Keselamatan dan kelancaran mudik bukan hanya hasil kerja negara, tetapi juga gotong royong antara kebijakan yang tepat, kehadiran negara di lapangan, serta kesadaran masyarakat,” pungkas Devie.

Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar kegiatan Jumat Peduli dengan membagikan 500 paket sembako kepada masyarakat di depan Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (10/4/2026). Bantuan tersebut diberikan kepada pengemudi ojek online dan pekerja harian lepas yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan Polda Metro Jaya.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya mereka yang setiap hari bekerja di lapangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehadiran bantuan sosial tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan program Jumat Peduli merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui aksi sosial yang manfaatnya bisa langsung dirasakan.

“Melalui kegiatan Jumat Peduli ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga hadir untuk berbagi serta memberikan perhatian kepada masyarakat. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan sedikit membantu kebutuhan saudara-saudara kita,” ujar Kabidhumas.

Ia menambahkan, kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan kepolisian 110 apabila membutuhkan bantuan, informasi, atau ingin melaporkan gangguan kamtibmas di wilayahnya.

Nduga, Papua Pegunungan – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 melaksanakan patroli kendaraan di kawasan perkantoran Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, pada Kamis (9/4/2026) sekitar pukul 11.00 WIT. Kegiatan ini difokuskan pada pengamanan objek vital serta upaya preventif dalam penegakan hukum guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah tersebut.

Patroli yang dilakukan oleh personel Satgas Damai Cartenz ini merupakan bagian dari strategi rutin Kepolisian dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Selain menyisir area strategis, personel juga melakukan pendekatan humanis melalui interaksi langsung dengan warga, guna mempererat hubungan serta membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin oleh personel di lapangan merupakan langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua.

“Patroli rutin yang dilaksanakan oleh personel kami merupakan bagian dari upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua. Kehadiran aparat di tengah masyarakat diharapkan mampu mencegah potensi gangguan kamtibmas serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga,” ujar Kaops Damai Cartenz.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menambahkan bahwa pendekatan humanis melalui interaksi langsung dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang kondusif.

“Interaksi langsung dengan masyarakat merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Dengan komunikasi yang baik, kami berharap tercipta hubungan yang harmonis sehingga situasi kamtibmas tetap terjaga,” jelas Wakaops Damai Cartenz.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi di Distrik Kenyam terpantau aman dan kondusif. Kehadiran personel Satgas Operasi Damai Cartenz tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mendapat respons positif dari masyarakat. Perbincangan hangat antara aparat dan warga turut menciptakan suasana yang lebih harmonis serta memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Jakarta, 10 April 2026 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengakselerasi transformasi di bidang pendidikan melalui penguatan kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi. Salah satu langkah konkret ditunjukkan melalui kerja sama antara Polri dan Universitas Borobudur dalam pembentukan Pusat Studi Kepolisian, sebagai bagian dari upaya yang perlu segera diketahui masyarakat luas dalam mendukung Transformasi Polri.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa pembangunan pusat studi kepolisian merupakan bagian penting dari transformasi Polri yang adaptif dan terbuka terhadap kolaborasi akademik. Hal ini diungkapkan Wakapolri saat Rapat Analisa dan Evaluasi Quickwins jajaran Polri pada 9 April 2026 di Mabes Polri.

“Akselerasi transformasi di bidang pendidikan. Juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan jajaran yang sudah melaksanakan kegiatan PKS Pusat Studi Kepolisian di sembilan perguruan tinggi yang ada di wilayah. Kemudian enam pusat studi sudah kita dirikan di PTIK. Harapan kita, dari tambahan PKS beberapa Polda harus kita lakukan, karena ini bagian dari komunikasi akademik yang kita bangun terus dan networking. Ketika kita sudah bisa masuk ke daerah kampus, kemampuan-kemampuan kampus untuk berpikir kritis dapat memberikan saran dan masukan kepada kita. Kita terbuka dan komunikasi,” ujar Wakapolri.

“Kami sangat antusias dan mengapresiasi langkah terbuka Polri dalam memanfaatkan riset ilmiah kampus sebagai dasar kajian penyusunan program-program kepolisian ke depan. Kolaborasi ini menjadi ruang strategis bagi dunia akademik untuk berkontribusi nyata dalam mendukung kebijakan Polri yang berbasis data dan keilmuan,” ujar Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Secara nasional, penguatan kolaborasi Polri dengan dunia akademik terus berkembang signifikan, dengan capaian sebagai berikut:
• 77 Nota Kesepahaman (MoU) dengan kampus terkemuka di seluruh Indonesia;
• 25 universitas telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan telah meluncurkan Pusat Studi Kepolisian;
• 16 Pusat Studi Kepolisian dengan spesialisasi keilmuan telah dibentuk di STIK-PTIK Lemdiklat Polri.

Pusat Studi Kepolisian ini menjadi pilar dalam mendukung pengembangan dan implementasi konsep Smart Policing, yang mencakup:
• Mengharmonikan dan menyatukan berbagai model pemolisian;
• Mampu memprediksi, menghadapi, hingga merehabilitasi permasalahan;
• Adaptif terhadap berbagai lingkungan sosial;
• Dapat diimplementasikan pada tingkat lokal, nasional hingga global;
• Mengatasi gangguan keteraturan sosial secara sistematis (by design);
• Menjawab tantangan keteraturan sosial di ruang digital/virtual;
• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan publik secara prima melalui one stop service;
• Bersifat prediktif, proaktif, dan problem solving;
• Mampu menjembatani berbagai situasi darurat (emergency) maupun kontijensi;
• Didukung oleh personel Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.

Sebagai implementasi nyata di lapangan, Polres Metro Jakarta Timur bersama Universitas Borobudur telah melaksanakan langkah awal pembentukan Posko Pusat Studi Kepolisian.

Pada Selasa, 7 April 2026, Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Achmad Akbar, S.I.K., M.Si. melaksanakan audiensi ke Universitas Borobudur guna membahas teknis pembentukan Posko Pusat Studi Kepolisian. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Polda Metro Jaya dengan Universitas Borobudur terkait penyelenggaraan pusat studi tersebut.

Audiensi diisi dengan diskusi teknis mengenai implementasi kerja sama, mencakup pertukaran data, riset ilmiah, serta program pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres didampingi Kasat Binmas dan perangkat Posko, sementara dari pihak kampus dihadiri oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Syaiful, M.Si., serta Direktur Pascasarjana Prof. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku penanggung jawab Pusat Studi Kepolisian Universitas Borobudur, beserta jajaran terkait.

Melalui pertemuan tersebut, juga disepakati pendirian Posko Pusat Studi Kepolisian di lingkungan kampus Universitas Borobudur yang akan difungsikan sebagai sekretariat bersama dalam mendukung kegiatan riset, kajian, dan pengabdian masyarakat.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen Polri dalam menghadirkan institusi yang modern, terbuka, dan berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, sebagai bagian dari Transformasi Polri.

PESAWARAN – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung bersama Satuan Brimobda Lampung berhasil menggerebek tiga gudang yang menjadi tempat penimbunan dan pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Operasi besar-besaran yang dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2026 ini berhasil mengamankan puluhan pekerja dan menyita ratusan ribu liter BBM.

Pengungkapan ini bermula dari pengecekan intensif terhadap aktivitas mencurigakan di wilayah pesisir Pesawaran.

Di lokasi pertama (TKP 1), petugas menemukan gudang milik saudara H yang telah beroperasi selama enam bulan.

Modus yang digunakan adalah mengolah minyak mentah (minyak cong) asal Sekayu, Sumatera Selatan, menggunakan zat bleaching untuk memurnikannya menjadi BBM menyerupai solar. 

Sementara di lokasi kedua (TKP 2) milik saudara Y, gudang digunakan untuk menampung solar murni hasil “pengecoran” atau pembelian ilegal dari berbagai SPBU.

Untuk lokasi ketiga (TKP 3), pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kepemilikan gudang tersebut.

Dalam operasi ini, Polda Lampung berhasil mengamankan total 32 orang, yang terdiri dari pekerja gudang, sopir, hingga kernet.

Adapun total barang bukti BBM solar ilegal yang disita dari ketiga lokasi mencapai 203.000 liter. Selain BBM, petugas juga menyita: 

• 9 unit kendaraan Colt Diesel yang telah dimodifikasi baknya menjadi tangki penampung. 
• 237 unit tedmond (tandon) kapasitas 1.000 liter. 
• 3 unit kapal (KM Inka Mina I, KM Inka Mina II, dan KM Rizki) yang diduga digunakan untuk distribusi jalur laut. 
• Puluhan mesin pompa (alkon), selang spiral, serta zat kimia pemurni solar.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan upaya serius Polri dalam melindungi sumber daya energi dan keuangan negara.

“Operasi ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang sangat masif. Berdasarkan kalkulasi tim di lapangan, dengan volume temuan 203 ton per minggu atau mencapai 812 ton per bulan, aktivitas ilegal ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp160,7 Miliar jika dihitung dalam kurun waktu tiga tahun dengan estimasi kerugian Rp5.500 per liter,” ujar Helfi.

Helfi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik penimbunan BBM ilegal.

Masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas serupa diminta segera melapor melalui Call Center Polri 110.

Saat ini, seluruh barang bukti dan para pekerja telah dibawa ke Mapolda Lampung untuk proses penyidikan lebih lanjut.