Category: Uncategorized

Jakarta — Komisaris Jenderal Polisi Karyoto (Kabaharkam) mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Usulan tersebut disampaikan sebagai langkah strategis agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.

Karyoto menegaskan bahwa sejak awal kejadian, semua unsur telah berjibaku secara optimal dan maksimal di lapangan, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat setempat, maupun TNI, Polri.
Namun demikian, eskalasi dampak dan cakupan wilayah terdampak menuntut mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan massif.

“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada dapat bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto.

Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru dalam penanganan bencana berskala besar. Mekanisme komando terpadu tersebut pernah digunakan dalam penanganan gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018, serta gempa dan tsunami Palu, Sigi, Donggala di Sulawesi Tengah, yang membutuhkan integrasi cepat antara berbagai unsur di lapangan. Model serupa juga pernah diterapkan dalam penanganan krisis kesehatan Covid-19 di sejumlah wilayah strategis.

“Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akseks tertutup, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, memastikan keamanan dan ketertiban, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.

Komjen Pol. Karyoto menekankan bahwa Kogasgabpad tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, melainkan untuk menyatukan seluruh kekuatan negara dalam satu kerangka operasi yang terkoordinasi. Dalam skema tersebut, TNI berperan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri bisa berfokus pada aspek pemulihan situasi dan penanganan masyarakat, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas situasi sosi.

“Yang diutamakan adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada bantuan yang tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.

Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menkopolkam serta kementerian dan lembaga terkait untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia berharap, dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh dapat berlangsung lebih efektif, dan benar-benar mencerminkan kehadiran negara secara utuh di tengah masyarakat terdampak.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral terkait dengan kesiapan pengamanan dan pelayanan masyarakat menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dalam rakor lintas sektoral tersebut, Sigit menekankan soal pentingnya sinergisitas dan kolaborasi seluruh stakeholder. Menurutnya, hal tersebut adalah kunci untuk memberikan pelayanan dan pengamanan yang optimal terhadap masyarakat saat merayakan Nataru.

“Tentunya sinergisitas adalah kunci. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Nataru ini adalah keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kita minta kita terus bekerja sama bersatu padu dari pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Sigit saat memberikan sambutan di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Lebih dalam, Sigit menegaskan bahwa, personel kepolisian akan dikerahkan di titik-titik yang memiliki kerawanan saat terjadinya potensi pergerakan masyarakat ketika Nataru. Anggota Polri bakal dipastikan siap memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik untuk warga.

Khususnya, kata Sigit di wilayah yang berpotensi maupun sudah terjadi bencana, seperti di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diperlukan kesiapan khusus untuk penanganan pelayanan dan pengamanan di wilayah tersebut.

“Harus dalam kondisi betul-betul siap dan bila perlu memang ada cadangan yang harus disiapkan karena memang kebutuhannya juga pasti akan meningkat dibandingkan dengan hari biasa dan khusus bagi wilayah-wilayah yang akan atau memiliki potensi terdampak bencana, tolong sekali lagi tolong belajar dari pengalaman rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Rekan-rekan bisa mempersiapkan dengan jauh lebih baik,” papar Sigit.

Untuk memastikan pengamanan dan pelayanan, Sigit menuturkan, Polri melaksanakan Operasi Lilin 2025 yang bersinergi dengan TNI, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan terpusat itu digelar selama 14 hari, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

“Operasi ini melibatkan 146.701 personel gabungan, 77.637 dari personel Polri, kemudian 13.775 dari personel TNI dan 55.289 dari seluruh stakeholder terkait mulai dari Pol PP, Perhubungan, Linmas, Dinkes, Pramuka, Senkom, Pertamina, Ormas, Orari, Basarnas, Jasa Raharja, PLN, ASDP/APDEL dan Organda, Angkasa Pura, Pelindo, Damkar dan tentunya seluruh kementerian terkait lainnya,” ujar Sigit.

Dalam operasi lilin ini, Polri membuat posko pengamanan, pelayanan dan terpadu. Pada tahun ini terdapat 44.436 objek pengamanan yang terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek perayaan.

“Pospam yang biasanya kita bangun kita siapkan di lokasi-lokasi ibadah, tempat wisata untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar mulai dari patroli, kemudian kunjungan ke lokasi wisata, dan sebagainya,” ucap Sigit.

Lalu, terdapat 763 pos pelayanan yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat sementara bagi pengendara. Lokasinya ada di wilayah-wilayah arteri khususnya bagi para pengguna jalan yang melaksanakan mudik atau balik.

“Termasuk juga ada layanan kesehatan, kemudian kegiatan tekayasa yang dibutuhkan apabila memang terjadi peristiwa-peristiwa yang membutuhkan rekayasa, kemudian yang paling penting adalah ada 333 pos terpadu yang tadi sepintas disampaikan oleh Bapak Menko PMK, ini adalah tempat pusat komando dan kendali operasi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait,” tutur Sigit.

Sigit juga telah meminta kepada seluruh jajaran dan stakeholder untuk terus memantau ramalan cuaca dan imbauan dari BMKG ketika massa Nataru berlangsung. Apalagi saat musim libur panjang akhir tahun di lokasi wisata favorit masyarakat.

“Kemudian objek wisata ini juga menjadi atensi kita, sehingga kemudian rekan-rekan betul-betul harus terus bekerja sama memonitor BMKG dan kemudian menginformasikan dan bila perlu memberikan larangan kalau memang di tempat-tempat tersebut terjadi kerawanan, kerja sama dengan pemerintah daerah, kerja sama dengan stakeholder terkait,” kata Sigit.

Rapat linta sektoral ini juga membahas soal kesiapan penerapan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik Nataru. Polri sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah terjadinya kemacetan arus lalin.

Depok — Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kota Depok yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok, Jalan Boulevard GDC Kota Kembang, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Kegiatan silaturahmi ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam penanganan perkara hukum di wilayah Kota Depok.

Dalam sambutannya, Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K. menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan silaturahmi tersebut. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang solid antara kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam proses pemberkasan dan penanganan perkara.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi di Kejaksaan Negeri Depok. Intinya kami mohon izin bantuan dan kerja samanya terkait perkara-perkara yang kami tangani di wilayah Polres Depok. Apabila terdapat kendala dalam pemberkasan maupun penanganan perkara, kami mohon bantuan dan masukan. Kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar ke depan kita bisa terus bersinergi,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok, Arief Budiman, S.H., M.H., menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Ia menyampaikan bahwa kerja sama antara Kejaksaan Negeri Depok dan Polres Metro Depok selama ini telah berjalan dengan baik dan efektif.

“Terkait kerja sama, alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga memiliki forum komunikasi, sehingga sebelum berkas perkara dilimpahkan, dapat dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik terkait penanganan perkara,” ungkap Kajari.

Lebih lanjut, Arief Budiman menambahkan bahwa karakteristik masyarakat Depok yang dinamis dan aspiratif menuntut aparat penegak hukum untuk lebih responsif dan profesional. Menurutnya, sebagai daerah penyangga ibu kota, masyarakat Depok sangat berharap setiap aspirasi dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik oleh seluruh unsur pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergitas antara Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Depok dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Depok.

Jakarta — Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan dan melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Operasi Lilin 2025. Operasi ini mengusung paradigma baru pelayanan, tidak semata berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.

Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko PMK, dihadiri Wakapolri, Wakil Menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.

“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk dan merayakan Natal serta Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sedangkan puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.

Untuk itu, Polri bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan. Polri juga menyiapkan 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu guna mengamankan 44.226 objek strategis, termasuk gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan lokasi perayaan Tahun Baru.

Pemerintah turut menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi seperti diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri juga menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.

Selain itu, layanan hotline Polri 110 akan dioptimalkan mulai 22 Desember 2025 sebagai sarana pengaduan dan pelaporan masyarakat. Wakapolri menegaskan pelayanan Nataru harus mengedepankan kecepatan respons, empati, dan kepastian tindak lanjut.

Pengamanan Nataru tahun ini juga menaruh perhatian khusus pada antisipasi bencana alam, seiring prediksi BMKG terkait peningkatan curah hujan ekstrem di sejumlah wilayah. Seluruh jajaran diinstruksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kesiapsiagaan kontinjensi.

Polri menegaskan bahwa seluruh rangkaian pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 merupakan wujud nyata kehadiran negara, melalui sinergi Polri dan seluruh unsur pemerintah, dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam bidang keterbukaan informasi publik. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI, Polri berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 98,90, sekaligus menempati peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Monev KIP merupakan agenda tahunan Komisi Informasi Pusat untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.

Proses penilaian Monev KIP dilakukan secara sistematis dan bertahap, mulai dari pengisian kuesioner penilaian mandiri (Self-Assessment Questionnaire/SAQ), verifikasi faktual melalui uji akses dan uji petik, presentasi dan wawancara publik, hingga penetapan hasil akhir dan penganugerahan. Dalam tahapan tersebut, Komisi Informasi menilai berbagai aspek, di antaranya sarana dan prasarana layanan informasi, kualitas dan jenis informasi publik, komitmen organisasi, inovasi pelayanan, serta optimalisasi digitalisasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI Dr. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa capaian Polri menunjukkan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Nilai 98,90 dengan predikat Informatif menempatkan Polri pada kategori tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Dr. Donny Yoesgiantoro, Senin (15/12).

Selain meraih predikat Informatif, Polri juga dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori LNNK, mengungguli sejumlah lembaga negara nonkementerian lainnya. Capaian ini menegaskan keunggulan Polri dalam aspek keterbukaan informasi dibandingkan lembaga-lembaga setara.

Pada puncak Anugerah KIP 2025, Polri turut menerima Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha, yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan Komisi Informasi kepada Badan Publik Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Polri dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang prima.

Dr. Donny menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya.

“Kami berharap capaian Polri ini dapat menjadi role model bagi badan publik lain, baik di tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan publik lainnya, untuk terus memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Depok – Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K melaksanakan kegiatan silaturahmi dan makan siang bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pokja Media Polres Metro Depok, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, pada Senin, 15 Desember 2025, pukul 13.00 WIB hingga 14.45 WIB. Kegiatan berlangsung di RM Kari Minang, Jalan Tole Iskandar, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan diikuti sekitar 30 orang insan media.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.H., S.I.K, para Pejabat Utama (PJU) Polres Metro Depok, para Kapolsek jajaran Polres Metro Depok, Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah, serta Ketua Pokja Media Kota Depok Rizky Tri Ruspanji alias Iyung, bersama perwakilan wartawan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Kapolres Metro Depok KBP Abdul Waras, S.I.K menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh insan media yang telah hadir. Kapolres berharap kegiatan makan siang bersama ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan komunikasi antara Polres Metro Depok dengan media.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media atau wartawan yang telah hadir. Melalui kegiatan ini, saya berharap rekan-rekan media dapat terus menjalankan tugas secara profesional dan menyajikan pemberitaan yang baik, sehingga hubungan komunikasi dan silaturahmi antara Polres Metro Depok dan media di Kota Depok dapat berjalan selaras dan sejalan,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.H., S.I.K dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada para wartawan yang hadir. Ia menyampaikan bahwa meskipun hubungan kepolisian dan media terjalin dekat, profesionalisme dalam bekerja tetap harus dijaga.

“Kita berteman dekat, namun teman-teman media tetap harus bekerja secara profesional dengan pemberitaan yang baik. Mari kita sama-sama memberikan ide dan gagasan yang positif demi kebaikan bersama,” ungkap Wakapolres.

Ketua Pokja Media Kota Depok Rizky Tri Ruspanji alias Iyung menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Polres Metro Depok. Ia menjelaskan bahwa wartawan yang tergabung dalam Pokja, PWI, maupun IJTI pada umumnya telah memiliki sertifikasi, sehingga profesionalisme dan kredibilitas dalam peliputan dapat dipertanggungjawabkan.

“Semoga melalui pertemuan ini, tali silaturahmi antara media dan Kepolisian, khususnya Polres Metro Depok, dapat semakin erat dan terjaga dengan baik,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua PWI Kota Depok Rusdi Nurdiansyah mengungkapkan bahwa hubungan kemitraan antara Kapolres dan insan pers selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Ia berharap sinergi yang positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Saya berharap wartawan yang ada di Kota Depok dapat terus bersinergi dengan Kapolres dan Polres Metro Depok, sehingga terjalin silaturahmi dan kerja sama yang baik demi kemajuan Kota Depok,” tutupnya.

Melalui kegiatan silaturahmi ini, diharapkan hubungan kemitraan antara Polres Metro Depok dan insan pers di Kota Depok semakin solid, harmonis, dan saling mendukung dalam penyampaian informasi yang edukatif dan konstruktif kepada masyarakat.

Jakarta, 9 Desember 2025 — Prestasi membanggakan diraih Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Polda Maluku yang dikenal sebagai SPPG Kota Ambon Sirimau Batumerah 3. Dalam acara Penganugerahan SPPG Inspiradaya 2025 di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), SPPG Polda Maluku dinobatkan sebagai salah satu dari 20 SPPG terbaik nasional, mengungguli ratusan SPPG di seluruh Indonesia. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., dalam kegiatan bertema “MBG: Gizi Terjangkau, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera.” Tema ini selaras dengan upaya Polri dalam mendukung penuh Astacita Presiden Prabowo, khususnya dalam keamanan pangan, pemerataan gizi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SPPG Polda Maluku meraih penghargaan ini berkat kontribusinya dalam pemberdayaan kelompok rentan, penguatan dapur gizi komunitas, serta inovasi pemanfaatan pangan lokal Maluku sebagai fondasi kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Kepala SPPG Polda Maluku, Febrianti Kolly, bersama Ibu Nursiah, anggota Pengurus Bidang Sosial Bhayangkari Daerah Maluku, yang memastikan pengelolaan dapur gizi berjalan aman, terstandar, serta melibatkan tenaga kerja dari kelompok disabilitas, pekerja usia lanjut, hingga anak muda.

Dalam keterangannya, Febrianti Kolly menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya dapat membawa nama Maluku ke tingkat nasional. “Perkenalkan nama saya Febrianti Kolly dari SPPG Batumerah 3, yang juga dikenal sebagai SPPG Polda Maluku. Hari ini saya hadir di Jakarta untuk menerima penghargaan dari Kemenko PM. Kami terpilih dari ratusan SPPG di Indonesia dan masuk dalam 20 besar terbaik nasional. Ini sebuah kehormatan dan juga tanggung jawab besar bagi kami.” Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara Polda Maluku, Bhayangkari, pemerintah desa, dan para penggerak lokal telah membuat program berjalan efektif dan berdampak nyata. Dalam agenda Inspiradaya 2025, SPPG Polda Maluku turut menampilkan pangan lokal khas Maluku—daun singkong tumis, ikan tumis kemangi, pisang rebus, dan aneka ubi—yang mencerminkan kedekatan dengan kultur masyarakat sekaligus memenuhi standar keamanan pangan dapur Polri.

Selain capaian prestasi ini, MBG Polri juga menghadirkan keamanan pangan sebagai kekhasan utama SPPG Polri. Irjen Pol Nurworo Danang menjelaskan bahwa seluruh dapur MBG Polri menerapkan sistem pengawasan ketat dengan melibatkan fungsi Dokkes Polri dan standar food security setiap hari sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. “Keamanan pangan adalah ciri khas SPPG Polri. Setiap hari, seluruh bahan makanan dan proses pengolahan diperiksa oleh Dokkes serta melalui pengawasan food security yang ketat sebelum dikirimkan ke masyarakat. Tujuannya jelas: mencegah keracunan, menjaga kualitas, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Ini adalah bagian penting dari komitmen Polri dalam memberikan layanan gizi yang aman dan bertanggung jawab,” ujar Irjen Pol Nurworo Danang.

Polri juga tengah mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T (terluar, terjauh, terpencil) sebagai upaya pemerataan akses layanan gizi aman di seluruh Indonesia. Hingga 10 Desember 2025, Polri menyiapkan SPPG pada 16 titik di NTT, 7 titik di Papua, dan 5 titik di Papua Barat. Secara nasional, perkembangan pembangunan SPPG menunjukkan kemajuan signifikan dengan 294 unit sudah operasional, 135 unit dalam tahap persiapan operasi, 266 unit dalam tahap pembangunan, serta 408 unit dalam tahap groundbreaking, sehingga total keseluruhan mencapai 1.103 unit SPPG di seluruh Indonesia.

Melengkapi perkembangan tersebut, Irjen Pol Nurworo Danang kembali menegaskan bahwa pembangunan SPPG hingga wilayah paling terpencil merupakan wujud komitmen besar Polri dalam mendukung agenda nasional. “Persiapan SPPG di 16 titik NTT, 7 titik Papua, dan 5 titik Papua Barat adalah langkah konkret Polri memastikan masyarakat 3T mendapat layanan gizi aman, berkualitas, dan sesuai standar. Total 1.103 SPPG yang kini dibangun dan beroperasi menunjukkan komitmen kuat Polri dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo melalui penguatan keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dengan penghargaan dan perluasan pembangunan SPPG ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat inovasi pangan lokal, memastikan keamanan pangan yang ketat, memperluas pelibatan masyarakat, dan menjaga kualitas dapur MBG sebagai pilar penting kesehatan dan pemberdayaan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa Polri terus menghadirkan informasi dan program penting yang harus segera diketahui masyarakat, sekaligus memperkuat pelayanan gizi sebagai bagian dari kontribusi besar Polri bagi Indonesia yang sehat dan berdaya

Padang – personel Polres Agam melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan darurat di wilayah Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan pada Jumat (12/12) setelah jembatan utama sebelumnya putus akibat banjir dan longsor.

Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk percepatan pemulihan akses transportasi serta dukungan terhadap aktivitas masyarakat yang terdampak bencana.

Personel di lapangan bekerja sama dengan perangkat nagari dan masyarakat setempat dalam menata material, memasang konstruksi darurat, hingga membuka jalur sementara agar kendaraan roda dua dan pejalan kaki dapat kembali melintas.

Seluruh proses berjalan aman, tertib, dan situasi di lokasi terpantau kondusif.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago memberikan apresiasi atas kerja cepat para personel serta partisipasi warga.
“Pemulihan akses bagi masyarakat adalah prioritas. Kehadiran personel Polri di tengah warga bukan hanya soal pengamanan, tetapi juga memberikan pertolongan dan memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan,” ujar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago.

Pembangunan jembatan darurat ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam memberikan bantuan dan pelayanan kemanusiaan, khususnya di wilayah hukum Polsek Palembayan.

Depok – Polres Metro Depok secara konsisten melaksanakan kegiatan “Jum’at Berkah” setiap selesai pelaksanaan salat Jumat di berbagai masjid wilayah Kota Depok. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat silaturahmi antara Polres Metro Depok dengan para jamaah dan masyarakat sekitar.

Setiap pekan, usai doa penutup salat Jumat, panitia masjid bersama personel Polres Metro Depok membagikan makan siang gratis kepada para jamaah. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan selalu terlihat dalam kegiatan ini. Selain membawa keberkahan, pembagian makan siang tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta menumbuhkan semangat saling berbagi.

Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., melalui Kasi Humas Polres Metro Depok AKP I Made Budi S, menyampaikan bahwa program “Jum’at Berkah” akan terus digelar secara rutin sebagai bentuk komitmen Polres Metro Depok dalam menghadirkan pelayanan yang humanis dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan semakin mempererat hubungan antara Polri dengan warga,” ujarnya.

Program “Jum’at Berkah” diharapkan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus menumbuhkan budaya berbagi, memperkuat rasa kebersamaan, serta menjaga sinergi antara kepolisian dan masyarakat.

Depok – Polres Metro Depok kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat dan Ngopi Kamtibmas, kali ini bersama Wakapolres Metro Depok pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 12.15–13.40 WIB di Masjid Al Khairul Islam, Jl. Mahali RT 01/06, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Kegiatan ini dihadiri oleh Lurah Pondok Cina Nurman Hakim, SE, DKM Masjid Al Khairul Islam H. Jayadi Mamat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Ketua LPM Munir, warga RW 06 Pondok Cina serta jamaah Masjid Al Khairul Islam.

Dalam sambutannya, Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.I.K., menyampaikan permohonan maaf karena Kapolres Metro Depok tidak dapat hadir dan harus melaksanakan tugas di Polda. Beliau menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan sarana silaturahmi serta wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait situasi kamtibmas.

AKBP Akmal menjelaskan bahwa tawuran pelajar masih menjadi pekerjaan rumah bersama di Kota Depok. Ia menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua, dalam mengawasi aktivitas anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah.

“Keluarga adalah benteng pertama dalam membentuk karakter anak. Orang tua perlu lebih waspada dan selalu memantau pergaulan, aktivitas, serta penggunaan handphone dan media sosial anak-anak,” ujarnya.

Wakapolres juga menyinggung perlunya penerapan jam malam bagi anak sebagai langkah awal pencegahan. Menurutnya, anak yang ditemukan berada di luar rumah pada malam hari berpotensi bertemu lingkungan yang salah sehingga dapat terlibat tawuran atau kenakalan remaja lainnya.

Ia menambahkan bahwa anak harus merasa nyaman dan diperhatikan di rumah, sehingga tidak mencari kenyamanan di luar yang berpotensi menjerumuskan mereka pada pergaulan negatif.

Terkait hal kamtibmas, Polres Metro Depok telah meningkatkan patroli di wilayah rawan tawuran dan terus menggandeng berbagai pihak untuk memberikan edukasi mengenai bahaya tawuran. Wakapolres juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap maraknya aksi curanmor.

“Pelaku curanmor tidak mempelajari situasi terlalu lama. Ada kesempatan, langsung diambil. Untuk itu, kami imbau warga menambah kunci ganda pada kendaraan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan demo yang beredar di grup WhatsApp dan media sosial, terutama yang menyasar anak-anak.

Menutup sesi Jumat Curhat, Wakapolres mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan setiap gangguan kamtibmas melalui layanan hotline 110 yang siaga 24 jam.

“Kami akan terus berbenah. Dengan segala keterbatasan personel, insya Allah Polres Metro Depok akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan Jumat Curhat dan Ngopi Kamtibmas ini berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Masyarakat diberi kesempatan menyampaikan berbagai masukan, sehingga sinergi Polri dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban dapat terus diperkuat.