Author: admin

Jakarta — Kapolri memimpin langsung kegiatan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda jajaran yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (30/1/2026).

Kegiatan sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99 tertanggal 15 Januari 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini Bapak Kapolri memimpin langsung serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolda di jajaran Polri, sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Kapolri terkait mutasi dan promosi jabatan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo kepada awak media.

Adapun sejumlah pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan antara lain Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko yang menjabat sebagai Kalemdiklat Polri setelah sebelumnya menjabat Wakil Lemdiklat Polri. Sementara Irjen Pol Andi Rian yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Selatan dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Lemdiklat Polri.

Selain itu, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho yang sebelumnya menjabat Kadiv Humas Polri kini mengemban tugas sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Jabatan Kepala Divisi Humas Polri selanjutnya diserahterimakan kepada Irjen Pol Johnny Eddizon Isir yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat.

Untuk wilayah Indonesia timur, Brigjen Pol Alfred Papare yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Tengah kini dipercaya sebagai Kapolda Papua Barat. Sedangkan jabatan Kapolda Papua Tengah diemban oleh Kombes Pol Jeremias Rontini yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Papua.

Sementara itu, jabatan Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri yang sebelumnya diemban Brigjen Pol Bagas Uji Nugroho diserahterimakan kepada Kombes Pol Abas Basuni, S.I.K. Jabatan Kayanma Polri selanjutnya dijabat oleh Kombes Pol Yudi Arkara yang sebelumnya menjabat Kabag Pamwal.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh rangkaian mutasi dan promosi jabatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier personel serta upaya penyegaran organisasi.

“Melalui mekanisme tour of area dan tour of duty, Polri terus melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas organisasi dan pelayanan publik, sejalan dengan tagline Polri untuk Masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap dengan hadirnya pejabat-pejabat baru, kinerja institusi Polri semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan kepemimpinan baru di sejumlah posisi strategis, kami berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan Polri yang semakin profesional dan responsif,” pungkas Brigjen Pol Trunoyudo.

Jakarta — Tim SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya melaksanakan kesiapsiagaan bencana banjir di wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur, Jumat (30/1/2026). Banjir tersebut berdampak pada sedikitnya 54 rumah warga.

Kegiatan tersebut berada di bawah pimpinan Kasubdit Patroli Ditpolairud AKBP M. Helmi Wibowo, dengan dukungan perahu karet, skiff boat, dan perlengkapan keselamatan untuk menjangkau rumah warga terdampak banjir.

Direktur Polairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Mustofa menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana.
“Ditpolairud Polda Metro Jaya hadir untuk membantu warga terdampak banjir dan memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan darurat kepolisian apabila membutuhkan bantuan.
“Masyarakat yang membutuhkan pertolongan akibat banjir dapat menghubungi layanan 110 untuk mendapatkan bantuan cepat,” tegasnya.

Ditpolairud Polda Metro Jaya memastikan personel tetap siaga dan terus memantau perkembangan situasi banjir di wilayah Jakarta Timur.

Bekasi — Tim SAR Brimob Polda Metro Jaya dari Batalion D Pelopor menerima laporan orang tenggelam sekitar pukul 14.30 WIB. Merespons laporan tersebut, personel Brimob bergerak cepat ke lokasi kejadian dan bergabung dengan tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian.

Seorang ibu bernama Siti Nurjanah (43) dilaporkan tenggelam di sebuah danau di wilayah Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam proses pencarian bersama tim SAR gabungan, almarhumah akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Pukul 16.50 WIB korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan (Brimob dan Basarnas) dan kegiatan pencarian dinyatakan selesai,” kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Selain mencari korban tenggelam, personel Brimob juga aktif melakukan operasi kemanusiaan di sejumlah lokasi terdampak banjir. Personel melakukan patroli SAR di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, yang terendam banjir.

Banjir yang melanda Kabupaten Bekasi sejak pagi tadi turut menggenangi Perumahan Arafah Village. Aparat Polres Metro Bekasi dan Tim SAR Brimob Polda Metro turun mengevakuasi warga.

Kombes Henik menegaskan bahwa kehadiran Brimob di tengah masyarakat merupakan wujud nyata tugas kemanusiaan Polri, khususnya dalam penanganan bencana alam. Ia juga mengapresiasi sinergi lintas instansi yang terjalin dalam setiap operasi penyelamatan di lapangan.

Satuan Brimob Polda Metro Jaya terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, serta segera melapor kepada aparat apabila terjadi situasi darurat di lingkungan sekitar.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya menyiagakan personel Brimob yang memiliki kemampuan SAR untuk mengantisipasi banjir.

“Merespons situasi banjir di wilayah Bekasi, Bapak Kapolda telah menginstruksikan penebalan personel dari jajaran Satbrimob Polda Metro Jaya ke titik-titik terdalam,” kata Kombes Budi.

Kombes Budi menambahkan, fokus utama Brimob di lapangan adalah evakuasi darurat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan balita, dengan menggunakan perahu taktis agar seluruh warga dapat segera bergeser ke lokasi yang lebih aman.

Semarang — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak relevan dengan arah reformasi nasional yang telah dijalani Indonesia sejak 1998.

Hal tersebut disampaikan Haedar usai menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.

Menurutnya, reformasi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade justru menempatkan institusi-institusi strategis negara secara langsung di bawah Presiden.

“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” ujar Haedar.

Ia menegaskan, daripada kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada penguatan dan konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Perubahan struktural dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru yang tidak substantif.

Muhammadiyah, lanjut Haedar, berpandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di institusi negara, baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya, lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.

“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.

Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan platform dan semangat reformasi nasional sejak 1998.

Ia meyakini pandangan tersebut juga dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” pungkas Haedar.

BEKASI KOTA – Merespons kiriman air dari hulu (Bogor) yang menyebabkan luapan sungai di wilayah Bekasi, jajaran Sat Samapta Polres Metro Bekasi Kota bergerak cepat melakukan monitoring dan aksi kemanusiaan di titik terdampak banjir. Pada Kamis (29/01/2026) siang, petugas menyisir kawasan Kp. Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, yang mulai tergenang air cukup tinggi.

Kegiatan pemantauan dan penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Hotman Hutajulu, S.H., M.H., didampingi Bhabinkamtibmas Kelurahan Teluk Pucung, Aiptu Sumarwanto, serta bekerja sama dengan tim Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Teluk Pucung.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro S.H S.I.K M.H, melalui Kasat Samapta menjelaskan bahwa kondisi air di lokasi, khususnya RT 06 dan RT 07 RW 02, telah mencapai ketinggian yang signifikan. “Berdasarkan pantauan di lapangan pukul 11.00 WIB, ketinggian air terpantau mencapai 150 cm. Sebanyak 100 KK tercatat terdampak langsung oleh luapan air ini,” ujar Kompol Hotman Hutajulu.

Meskipun debit air cukup tinggi, sebagian besar warga memilih untuk tetap bertahan di lantai dua rumah mereka dan belum bersedia dievakuasi ke pengungsian. Menindaklanjuti hal tersebut, Polri memastikan kebutuhan logistik warga yang terjebak banjir tetap terpenuhi.

“Sebagai bentuk kepedulian, Sat Samapta bersama tim SPPG menyalurkan bantuan sosial berupa 500 bungkus nasi siap saji kepada warga terdampak. Kami ingin memastikan warga tetap mendapatkan asupan makanan di tengah kondisi darurat ini,” tambah Kasat Samapta.

Selain membagikan makanan, personel Samapta juga menyiagakan peralatan evakuasi di sekitar lokasi guna mengantisipasi jika terjadi kenaikan debit air sewaktu-waktu. Petugas di lapangan terus memberikan imbauan agar warga tetap waspada terhadap arus listrik dan selalu berkoordinasi dengan petugas jika memerlukan evakuasi medis maupun barang.

Situasi di lokasi hingga saat ini terus dipantau secara ketat oleh jajaran Sat Samapta dan Polsek Bekasi Utara untuk memastikan keselamatan jiwa masyarakat menjadi prioritas utama.

Jakarta — Polri menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

ADTT tersebut dilakukan pada 26 Januari 2026 terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025.

Dalam audit tersebut, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri.

Hasil sementara ADTT telah digelarkan pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

“Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Jum’at (30/1).

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DIY.