Siarkan Kabar

Author: admin

  • POLDA METRO JAYA MENGUNGKAP PEREDARAN NARKOTIKA SABU 476 GRAM, ETOMIDATE DAN HAPPY WATER DI CAKUNG

    Jakarta – Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis Sabu seberat brutto 476 Gram, catridge berisi Etomidate 13 Pcs, serta happy water bubuk 62 Pcs di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dalam pengungkapan tersebut, satu orang tersangka berinisial M.P. (22) diamankan petugas

    Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Selasa, 10 Februari 2026 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah kontrakan di kawasan Cakung Barat, Jakarta Timur. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim pada 9 Februari 2026 terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut.

    Setelah dilakukan penyelidikan dan pendalaman, petugas langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan tersangka di Kontrakan Bang Napi, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

    Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa Sabu 476 Gram, Catridge berisi Etomidate 13 Pcs, dan 62 Pcs Happy Water Bubuk.

    “Kami dari unit 5 subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang laki-laki dengan inisial M.P. di daerah Cakung Jakarta Yimur, barang bukti yang kami sita dari saudara M.P. adalah narkotika jenis Sabu 476 Gram, Catridge Etomidate 13 Pcs, Happy Water Bubuk 62 Pcs dan dari keterangan saudara M.P. Narkotika tersebut akan di Edarkan di wilayah DKI Jakarta” ujar Kompol Lukman selaku Kanit 5 subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

    Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

  • POLRES METRO DEPOK GELAR FGD PENULISAN NASKAP SESPIMMEN POLRI DIKREG KE-66 TA 2026

    Depok – Polres Metro Depok menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penulisan Naskah Karya Akhir Perorangan (NASKAP) peserta didik Sespimmen Polri Dikreg ke-66 Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Data Polres Metro Depok, Jumat (13/2/2024).

    Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Metro Depok, unsur TNI, Pemerintah Kota Depok, instansi terkait, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan pelajar SMP dan SMA Kota Depok.

    Wakapolres Metro Depok AKBP Akmal, S.H., S.I.K., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan Sespimmen Polri merupakan bagian penting dalam pengembangan karier dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Polri agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

    “Polri dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Bentuk kejahatan saat ini semakin kompleks, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan profesional dan humanis,” ujar AKBP Akmal.

    Lebih lanjut disampaikan, peserta didik Sespimmen Polri tidak hanya dibekali teori, namun juga dituntut mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam bentuk program dan aplikasi nyata, termasuk penyusunan SOP pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

    Kegiatan FGD ini juga diisi dengan paparan materi dari Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Depok serta peserta didik Sespimmen Polri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama seluruh peserta guna menghimpun masukan dan perspektif dari berbagai unsur.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh data dan masukan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan Naskah Karya Akhir Perorangan (NASKAP) Sespimmen Polri Dikreg ke-66 Tahun Anggaran 2026.

    Kegiatan FGD berakhir pada pukul 11.00 WIB dan berjalan dengan aman, tertib, serta kondusif.

  • Waspada “Penumpang Gelap” Reformasi Polri, Habiburokhman: Jangan Sampai Melemahkan Institusi dan Pemerintahan

    Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai munculnya “penumpang gelap” dalam isu percepatan reformasi Polri. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan reformasi Polri, namun sesungguhnya memiliki agenda tersembunyi.

    Habiburokhman menilai, kelompok tersebut kerap membawa narasi negatif terhadap institusi Polri tanpa didukung data yang jelas dan sulit diverifikasi kebenarannya. Bahkan, sebagian di antaranya merupakan mantan pejabat yang ketika masih memiliki kewenangan justru tidak melakukan pembenahan nyata terhadap institusi kepolisian.

    “Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Polri. Mereka mengklaim mendorong percepatan reformasi, tetapi sebenarnya memiliki agenda lain, seperti dendam politik atau kepentingan eksistensi pribadi yang berlebihan,” ujar Habiburokhman, Selasa (11/2/2026).

    Ia menegaskan, narasi yang dibangun oleh kelompok tersebut berbeda secara ekstrem dengan semangat reformasi Polri yang telah diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang menempatkan Polri di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR.

    “Narasi yang mereka dengungkan kerap menyimpang dari koridor konstitusi. Padahal, posisi Polri sudah jelas diatur berada di bawah Presiden dengan pengawasan DPR. Ini adalah hasil reformasi yang harus kita jaga,” tegasnya.

    Habiburokhman mengingatkan, dengan kekuatan pengaruh yang dimiliki, narasi-narasi tersebut berpotensi memengaruhi sebagian masyarakat dan pada akhirnya dapat melemahkan institusi Polri serta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jika dibiarkan, narasi yang keliru bisa memperlemah Polri sekaligus melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo. Ini tentu tidak sehat bagi proses reformasi yang sedang berjalan,” katanya.

    Meski demikian, Habiburokhman tidak menutup mata bahwa di dalam setiap institusi, termasuk Polri, masih terdapat oknum yang melakukan pelanggaran. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun narasi yang menyesatkan arah reformasi.

    “Kita paham di semua institusi ada oknum yang melakukan kesalahan. Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri dengan cara yang salah kaprah,” ujarnya.

    Ia menegaskan, percepatan reformasi Polri harus terus dikawal secara objektif dan konstruktif agar tetap berjalan sesuai koridor konstitusi dan ketentuan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000.

    “Percepatan reformasi Polri harus kita kawal bersama, tetap berada di jalur konstitusi, demi memperkuat institusi Polri dan menjaga stabilitas pemerintahan,” pungkas Habiburokhman.

  • Peduli Sesama, Kapolres Metro Bekasi Serahkan Bantuan Kursi Roda, Sepeda, perlengkapan sekolah dan Sembako di Sriamur

    Kabupaten Bekasi – Kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan kembali ditunjukkan oleh Kapolres Metro Bekasi KBP. Sumarmi, S.I.K., S.H., M.H., melalui kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan pada Rabu (11/2/2026) pukul 18.00 WIB di Perum Citra Garden Permai Blok E No. 15 RT 007/003, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Metro Bekasi didampingi Kasat Pamobvit Polres Metro Bekasi Kompol Saiful Anwar, S.H., M.Si., Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti, S.H., M.H., Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani, S.H., Kasi Dokkes Polres Metro Bekasi dr. Fany Sari, Panit Binmas Polsek Tambun Selatan Iptu Syapii, serta Panit Intelkam Polsek Tambun Selatan Ipda Yudho Pranoto.

    Bakti sosial ini dilaksanakan dengan menyerahkan bantuan kepada keluarga Bapak Asep yang tinggal di rumah kontrakan. Bantuan yang diberikan berupa satu unit kursi roda, satu unit sepeda, seperangkat seragam sekolah, serta paket sembako. Kursi roda diberikan untuk nenek dari Habibi yang sedang mengalami sakit, sementara sepeda dan perlengkapan sekolah diberikan untuk Habibi (12), yang selama ini membantu perekonomian keluarga dengan mengendarai delman.

    Selain bantuan sosial, Polres Metro Bekasi juga memberikan dukungan berkelanjutan dengan membantu menyediakan pekerjaan bagi Bapak Asep di SPPG Polri Polres Metro Bekasi, sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Kapolres Metro Bekasi berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga serta memotivasi Habibi agar tetap semangat menempuh pendidikan dan tidak putus sekolah demi meraih masa depan yang lebih baik. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.

    Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin menyampaikan pengaduan, segera hubungi Call Center 110 atau layanan CLBK (Curhat Langsung ke Bunda Kapolres Metro Bekasi) 0813-8399-0086 serta melalui nomor pengaduan resmi Polres Metro Bekasi 0811-1939-110.

  • Negara Bergerak Cepat, Evakuasi Tuntas di Tengah Duka Pedalaman Papua

    KOROWAI, PAPUA SELATAN – Di tengah duka yang menyelimuti wilayah pedalaman Papua, aparat gabungan memastikan satu hal: keselamatan warga adalah prioritas. Pagi ini, respons cepat Operasi Damai Cartenz 2026 membuahkan hasil. Area Bandara Korowai Batu berhasil diamankan, dan proses evakuasi korban telah dituntaskan, Kamis (12/2/2026) pagi.

    Sejak pukul 06.00 WIT, personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 yang dibantu unsur TNI telah memasuki lokasi dan menguasai situasi di sekitar bandara. Fokus utama adalah mengevakuasi dua awak pesawat perintis yang menjadi korban dalam insiden penembakan yang terjadi sehari sebelumnya.

    Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa langkah cepat diambil untuk memastikan situasi tidak semakin meluas.

    “Sejak pagi personel kami sudah berhasil mengamankan area bandara dan mengevakuasi kedua korban ke Timika. Keselamatan masyarakat dan stabilitas wilayah menjadi prioritas utama kami,” tegasnya.

    Kedua jenazah telah diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi dan autopsi. Setelah pemulasaraan selesai, jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

    Sementara itu, seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 13 orang dipastikan selamat. Mereka merupakan warga lokal yang segera mengamankan diri dan telah kembali ke rumah masing-masing.

    Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., dalam keterangannya menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu bersama unsur TNI.

    “Alhamdulillah, pagi ini pasukan sudah masuk dan mengamankan lokasi termasuk pesawat. Evakuasi korban sudah selesai dilaksanakan. Saat ini kami fokus pada sterilisasi area dan memastikan situasi benar-benar kondusif,” ujarnya dari Bandara Tanah Merah.

    Sebanyak 20 personel Ops Damai Cartenz diterjunkan ke lokasi dan diperkuat 12 personel Kopasgat TNI AU. Koordinasi lanjutan juga dilakukan dengan jajaran TNI AD untuk penguatan pengamanan, mengingat wilayah tersebut merupakan bandara perintis yang selama ini melayani akses vital masyarakat pedalaman.

    Dampak psikologis turut dirasakan warga. Berdasarkan data sementara, 39 warga sempat mengungsi ke arah Senggo karena rasa takut. Aparat kini berupaya mensterilkan lokasi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan di wilayah tersebut.

    “Setelah area kami amankan dan situasi dinyatakan kondusif, kami berharap warga yang mengungsi dapat kembali dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan seperti biasa,” tambah Kombes Yusuf.

    Untuk sementara, penerbangan dari Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu dihentikan hingga situasi dinyatakan sepenuhnya aman. Berdasarkan hasil pendalaman awal, aparat menduga keterlibatan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan diri sebagai KKB Yahukimo, termasuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah yang dipimpin ELKIUS KOBAK. Sementara itu, aparat masih melakukan pemburuan terhadap kelompok pelaku yang diduga terlibat dalam aksi tersebut.

    Saat ini penyelidikan dan penegakan hukum terus berjalan secara terukur dan profesional. Aparat menegaskan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk melindungi dan memulihkan rasa aman masyarakat.

    Di pedalaman yang aksesnya terbatas dan fasilitasnya sederhana, langkah cepat hari ini menjadi penanda bahwa keselamatan warga Papua tetap menjadi perhatian utama. Situasi terus dipantau, dan aparat gabungan memastikan Korowai kembali tenang.

  • POLRI BENTUK SATGAS ASRI SEJALAN ARAHAN PRESIDEN UNTUK WUJUDKAN LINGKUNGAN KERJA BERSIH, SEHAT, DAN BERKELANJUTAN

    POLRI BENTUK SATGAS ASRI SEJALAN ARAHAN PRESIDEN UNTUK WUJUDKAN LINGKUNGAN KERJA BERSIH, SEHAT, DAN BERKELANJUTAN

    Jakarta, [Rabu,11 Februari 2026] Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengimplementasikan Gerakan ASRI (Aktif, Sehat, Ramah, dan Indah) di seluruh lingkungan Polri sebagai langkah nyata menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan kerja.

    Atas arahan Kapolri, Polri membentuk Satgas ASRI Polri yang akan menjadi penggerak utama pelaksanaan program ini secara nasional. Satgas ASRI Polri dipimpin oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja selaku ketua sekaligus dirigen pelaksanaan dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran Polda, Polres, dan Polsek di seluruh Indonesia.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya menumbuhkan kebiasaan hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan kerja.

    “Bapak Kapolri ingin menegaskan bahwa ASRI bukan hanya sekadar slogan. Pesan yang ingin ditegaskan adalah kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata, dimulai dari hal-hal sederhana dan dari tempat kita bekerja setiap hari,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2026).

    Lebih lanjut disampaikan bahwa langkah Polri ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto pada Taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan.

    Kadivhumas Polri menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ramah lingkungan harus dimulai dari internal institusi melalui langkah-langkah konkret.

    “Gerakan ASRI bukan sekadar program simbolik, tetapi harus menjadi kebiasaan dan budaya kerja Polri sehari-hari. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar birokrasi tidak hanya efektif dan melayani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan,” tegas Irjen Pol. Johnny Isir.

    Untuk memastikan gerakan ini berjalan efektif, Polri menetapkan petunjuk arahan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran sebagai berikut:

    1. Setiap personel Polri wajib melaksanakan pembersihan lingkungan kerja satu jam sebelum memulai aktivitas kedinasan, dimulai dari ruang lingkup terkecil.
    2. Setiap satuan kerja wajib melaksanakan kurvei atau kerja bakti minimal satu minggu sekali di area Mako dan lingkungan sekitarnya.
    3. Secara periodik mengajak kelompok masyarakat untuk bersama-sama membersihkan fasilitas umum sebagai bentuk sinergi Polri dengan masyarakat.
    4. Melaksanakan langkah-langkah ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi dan air, serta penataan ruang kerja yang hijau dan berkelanjutan.

    Kadivhumas Polri juga mendorong para pimpinan di setiap satuan kerja agar aktif menggerakkan seluruh personel untuk terlibat langsung dalam kegiatan peduli lingkungan, termasuk kerja bakti, penanaman pohon, serta pengelolaan sampah yang lebih baik.

    Melalui Gerakan ASRI Polri, diharapkan terbangun kesadaran kolektif seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang disiplin, peduli, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

    “Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Polri siap menjadi contoh terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan indah,” pungkas Kadivhumas Polri.

    Informasi ini harus segera diketahui masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk hadir nyata, berbuat nyata, dan memberi manfaat langsung bagi lingkungan serta kepentingan publik.

  • PUSKEU POLRI RAIH PREDIKAT MENUJU WBBM, BUKTI NYATA AKUNTABILITAS POLRI

    PUSKEU POLRI RAIH PREDIKAT MENUJU WBBM, BUKTI NYATA AKUNTABILITAS POLRI

    Jakarta – Pusat Keuangan (Puskeu) Polri menorehkan prestasi penting di tingkat nasional. Satuan kerja di lingkungan Mabes Polri tersebut berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini pada Rabu (11/2/2026) di Green Terrace TMII, Jakarta Timur. Kegiatan bertajuk “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini merupakan agenda nasional tahunan untuk menilai kinerja reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah.

    Puskeu Polri tercatat sebagai satu-satunya satuan kerja tingkat Mabes Polri yang berhasil memperoleh predikat Menuju WBBM. Selain Puskeu Polri, terdapat tiga satuan kerja kewilayahan Polri yang juga menerima penghargaan serupa, yakni Biro SDM Polda Sulawesi Selatan, Ditlantas Polda Jawa Timur, dan Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur.

    Sementara itu, sejumlah satuan kerja Polri lainnya juga mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2025, di antaranya Bidkeu Polda DIY, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Barat.

    Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johny Eddizon Isir menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan birokrasi secara berkelanjutan.

    “Penghargaan Menuju WBBM yang diraih Puskeu Polri menunjukkan bahwa Transformasi Polri berjalan konsisten dan terukur. Ini adalah bukti bahwa tata kelola keuangan Polri semakin transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Irjen Pol. Johny Eddizon Isir.

    Menurutnya, prestasi tersebut memiliki makna strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Informasi ini penting segera diketahui masyarakat. Polri ingin publik melihat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar konsep, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata di setiap lini pelayanan,” lanjutnya.

    Irjen Jhonny menjelaskan bahwa predikat WBBM merupakan standar tertinggi dalam pembangunan Zona Integritas.

    “WBBM tidak hanya berbicara soal bebas dari korupsi, tetapi juga tentang kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

    Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai berhasil mewujudkan birokrasi bersih, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

    Penghargaan ini merupakan tingkat lanjutan setelah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan demikian, hanya satuan kerja dengan kinerja terbaik yang dapat mencapainya.

    Dalam acara tersebut, Menteri PANRB menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama untuk memastikan anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat.

    Berdasarkan hasil evaluasi nasional tahun 2025, nilai SAKIP Kementerian/Lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Dari 297 instansi yang berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, sebanyak 133 di antaranya dinyatakan lolos predikat WBK dan/atau WBBM.

    Keberhasilan Puskeu Polri meraih predikat Menuju WBBM menjadi bagian penting dari upaya Polri mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

    “Ke depan, Polri akan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas,” tutup Kadivhumas Polri.

    Dengan prestasi ini, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus bergerak maju dan menghadirkan pelayanan terbaik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

  • Apresiasi Pelayanan BPKB Ditlantas PMJ, Warga Beri Saran Fotokopi Lebih Dekat

    Apresiasi Pelayanan BPKB Ditlantas PMJ, Warga Beri Saran Fotokopi Lebih Dekat

    Jakarta – Pelayanan di Gedung BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya kembali mendapat apresiasi dari masyarakat. Pemohon menilai proses administrasi kendaraan berjalan cepat dengan petugas yang ramah dan informatif, Rabu (11/2/2026).

    Salah satu pemohon, Zaki, mengaku puas usai mengurus balik nama kendaraan. Ia menyebut customer service memberikan arahan yang jelas sehingga proses penyerahan berkas berjalan lancar. “Pelayanannya cukup baik, ramah dan memberikan arahan yang jelas. Jadi kita tahu harus ke mana untuk menyerahkan berkas,” ujar Zaki.

    Meski demikian, ia memberi masukan agar fasilitas fotokopi bisa ditempatkan lebih dekat dengan area pelayanan karena jaraknya cukup jauh dari parkiran.

    Menanggapi hal tersebut, Pamin Seksi BPKB Ditlantas Polda Metro Jaya, Iptu Sunarti, mengatakan pihaknya terus melakukan evaluasi demi meningkatkan kenyamanan masyarakat.

    “Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan humanis. Setiap masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan fasilitas maupun sistem pelayanan ke depan,” ujar Iptu Sunarti.

    Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang BPKB akan terus dilakukan guna memberikan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat.

  • Pemohon Puas, Pelayanan SIM Satpas Daan Mogot Dinilai Cepat dan Ramah

    Pemohon Puas, Pelayanan SIM Satpas Daan Mogot Dinilai Cepat dan Ramah

    Jakarta – Pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas SIM Polda Metro Jaya Daan Mogot mendapat apresiasi dari masyarakat. Pemohon menilai prosesnya cepat dan petugasnya ramah, Rabu (11/2/2026).

    Salah satu pemohon, Anugrah Ramadhan, warga Bekasi, mengaku puas setelah mengurus perpanjangan SIM.

    “Nama saya Anugrah Ramadhan, saya dari Bekasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Satpas SIM Daan Mogot atas pelayanannya yang cukup cepat, terus orang-orangnya juga ramah. Saya perpanjang SIM di satpas itu cukup cepat, terima kasih,” ujarnya.

    Pamin Pendaftaran Satpas SIM Daan Mogot, Iptu Imran, mengatakan alur perpanjangan SIM dibuat sederhana, cepat, dan mudah dipahami. Pelayanan juga mengedepankan sikap profesional dan humanis agar masyarakat merasa nyaman saat mengurus SIM.

  • Warga Apresiasi Pelayanan Samsat Kelapa Dua, Tanda Jelas Bikin Proses Cepat dan Mudah

    Warga Apresiasi Pelayanan Samsat Kelapa Dua, Tanda Jelas Bikin Proses Cepat dan Mudah

    Tangerang – Pelayanan administrasi kendaraan di Samsat Kelapa Dua, Tangerang, mendapat apresiasi dari wajib pajak, Rabu (11/2/2026). Kejelasan tanda dan alur pelayanan dinilai memudahkan masyarakat dalam mengurus perpanjangan STNK lima tahunan.

    Salah satu wajib pajak asal Alam Sutera yang tengah mengurus perpanjangan STNK lima tahun mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan. Ia menilai sejak awal masuk ke area Samsat, petunjuk yang tersedia sudah jelas sehingga tidak membuat bingung.

    “Ini dari Alam Sutera. Prosesnya perpanjang STNK 5 tahun. Dari pertama masuk tandanya sudah jelas, jadi langsung diarahkan untuk cek fisik. Setelah cek fisik, pengesahan bukti cek fisiknya. Dari semuanya itu berjalan dengan lancar dan juga cepat,” ujarnya.

    Ia mengatakan proses pembayaran juga dinilai praktis karena tidak harus menggunakan uang tunai.

    “Untuk pembayarannya juga nggak harus cash, bisa lewat pembayaran lainnya. Itu mempermudah juga, apalagi buat yang muda-muda sekarang kebanyakannya cashless. Mereka jarang bawa uang cash, jadi lebih senang bayar dengan cashless,” katanya.

    Meski mengapresiasi pelayanan, ia turut menyampaikan masukan terkait fasilitas pendukung. Menurutnya, penyediaan minuman bagi pemohon yang menunggu layanan dapat menambah kenyamanan.

    Sementara itu, PAMIN TU Samsat Kelapa Dua IPTU Slamet Harianto. menjelaskan bahwa kejelasan tanda yang dipasang di setiap titik pelayanan memiliki fungsi untuk memberikan informasi alur dan pembagian layanan secara tegas.

    “Tanda-tanda itu dibuat agar masyarakat memahami fungsi setiap bagian pelayanan. Maksudnya supaya wajib pajak tidak bingung dan bisa langsung menuju proses yang sesuai kebutuhannya,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dengan adanya penunjuk yang jelas, proses pelayanan menjadi lebih tertata, efektif, dan mempercepat waktu pengurusan administrasi kendaraan.

    Pelayanan yang cepat, sistem pembayaran fleksibel, serta dukungan penunjuk arah yang jelas menjadi bagian dari upaya Samsat Kelapa Dua dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.